Update 2026: Strategi Danantara Pangkas Impor BBM Nasional Melalui Hilirisasi Fase II

Respons Tegas Presiden Prabowo Soal Kritik Menteri
Presiden Indonesia, Prabowo Subianto/(instagram)

Faktakendari.id — Pada Rabu (29/4/2026), Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan fase kedua dari 13 proyek hilirisasi nasional. Merujuk keterangan resmi, mega proyek yang dipusatkan di Cilacap, Jawa Tengah, dan Tanjung Enim, Sumatra Selatan ini menelan estimasi investasi mencapai Rp116 triliun.

Dilansir pada 1 Mei 2026, acara peresmian dihadiri jajaran kabinet termasuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta jajaran pimpinan Danantara seperti CEO Rosan Roeslani, COO Dony Oskaria, dan Pandu Sjahrir. Rosan melaporkan bahwa inisiatif ini merupakan kelanjutan dari fase pertama yang dieksekusi 6 Februari lalu, di mana lima proyek secara khusus dirancang untuk ketahanan energi.

Pangkas Impor BBM 10 Persen dan Hemat Devisa Negara

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, memaparkan bahwa optimalisasi kilang eksisting RU II Dumai dan RU IV Cilacap oleh PT Pertamina (Persero) diestimasikan mampu menambah kapasitas produksi bensin hingga 70.000 barel per hari (bph).

Peningkatan kapasitas ini setara dengan pemangkasan 10 persen dari total impor BBM nasional yang saat ini mengalami defisit 1 juta bph. Jika beroperasi sesuai target pada kuartal keempat 2030, Indonesia berpotensi menghemat devisa hingga US$1,25 miliar atau setara Rp21,5 triliun per tahun.

Perluasan Infrastruktur Energi di Indonesia Timur

Selain pengolahan kilang, proyek energi ini membidik perluasan tangki operasional dengan pembangunan tiga terminal baru di wilayah:

  • Palaran: Kapasitas 37 ribu KL.

  • Biak: Kapasitas 46 ribu KL.

  • Maumere: Kapasitas 70 ribu KL.

Total tambahan kapasitas penyimpanan sebesar 153 ribu kiloliter ini dikelola oleh Pertamina Patra Niaga dan ditargetkan beroperasi bertahap mulai 2027 hingga 2028. Ekspansi infrastruktur ini diharapkan mampu mendongkrak 3,1 persen kapasitas penyimpanan nasional guna menekan disparitas harga energi, khususnya di kawasan timur Indonesia.

*(Drw)