Faktakendari.id – Di tengah sorotan publik terkait rentetan kasus suap dan Operasi Tangkap Tangan (OTT), kinerja keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kini menjadi perhatian serius. Indonesian Audit Watch (IAW) menggarisbawahi adanya anomali pada data penerimaan yang dinilai perlu diuji secara mendalam melalui proses audit transparan.
Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus, mengungkapkan pada Sabtu (4/4/2026) adanya informasi mengenai perubahan performa penerimaan di lingkungan Bea Cukai yang cukup kontras dalam setahun terakhir. Menurutnya, pergeseran angka dari minus 8 persen menjadi surplus 5 persen merupakan sinyal internal yang harus diposisikan sebagai objek audit, bukan sekadar statistik keberhasilan.
Analisis Data dan Kontraksi Realisasi Tahun Berjalan
Berdasarkan data resmi Kementerian Keuangan, performa sektor kepabeanan memang tengah menghadapi tekanan berat. Pada tahun 2025, penerimaan Bea dan Cukai tertahan di angka Rp300,3 triliun. Kondisi stagnan ini berlanjut hingga awal 2026, di mana realisasi hingga Februari baru menyentuh Rp44,9 triliun, atau mengalami pertumbuhan minus 14,7 persen secara tahunan (year-on-year).
Iskandar mengingatkan agar publik tidak menyederhanakan lonjakan angka tersebut tanpa pengujian internal yang kuat. Karakteristik penerimaan Bea Cukai yang berbeda dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menuntut akurasi tinggi dalam penarikan kesimpulan agar pertumbuhan yang tercatat benar-benar bersifat organik dan berkelanjutan bagi kas negara.
Tiga Faktor Pemicu Pergeseran Kinerja
Iskandar menilai terdapat tiga faktor utama jika klaim pergeseran angka tersebut valid. Faktor pertama adalah indikasi penutupan celah kebocoran anggaran yang selama ini terjadi. Kedua, adanya perbaikan aspek administrasi dan pengawasan internal, seperti pengetatan pemeriksaan barang serta manajemen risiko yang lebih responsif terhadap potensi pelanggaran.
Faktor ketiga berkaitan dengan pengaruh eksternal, termasuk fluktuasi harga komoditas global dan optimalisasi perjanjian perdagangan bebas. IAW mendorong agar transparansi data ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kepabeanan nasional. Audit mendalam diperlukan guna memastikan tidak ada lagi praktik lancung yang merugikan pendapatan negara di masa depan.
*(Drw)
