Syarat SLHS dan IPAL Jadi Harga Mati, Ratusan Mitra MBG Dilarang Beroperasi Sementara

BGN Klarifikasi Isu Siswa Dikeluarkan Terkait Makan Gratis
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana/(instagram)

Faktakendari.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini tengah berada dalam pengawasan ketat. Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah berani dengan menghentikan sementara operasional ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Keputusan ini diambil menyusul adanya temuan kualitas pelayanan yang dianggap jauh dari standar kelayakan nasional.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa salah satu pemicu utama pengetatan ini adalah evaluasi penyajian menu selama bulan Ramadan kemarin yang dinilai terlalu minimalis. Kondisi ini memicu persepsi negatif di tengah masyarakat dan dianggap tidak memenuhi esensi gizi yang dijanjikan dalam program strategis nasional tersebut.

Kendala Teknis dan Sertifikasi Higienitas

Pada Senin (30/3/2026), Dadan menjelaskan bahwa dari total 1.030 unit yang ada, sebanyak 760 SPPG masih berstatus suspend. Alasan utama pembekuan ini meliputi kendala teknis yang fatal, mulai dari belum dimilikinya Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS), absennya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), hingga porsi makanan yang tidak konsisten bagi penerima manfaat.

“Presiden telah memberikan arahan tegas bahwa jangkauan luas program tidak boleh mengorbankan kualitas. BGN kini mewajibkan seluruh mitra penyedia untuk mengedepankan prinsip fresh food atau makanan segar tanpa toleransi bagi yang mengabaikan kebersihan,” ujar Dadan di Jakarta.

Verifikasi Ulang dan Kepercayaan Publik

Langkah suspensi ini ditegaskan bukan bertujuan untuk menghentikan program, melainkan sebagai bentuk pembinaan agar kepercayaan publik tetap terjaga. SPPG yang saat ini dibekukan hanya diperbolehkan beroperasi kembali setelah melewati proses verifikasi ulang yang sangat ketat dari tim pengawas BGN.

Harapannya, melalui pembenahan sistemik ini, Program MBG benar-benar dapat menjadi fondasi kuat bagi peningkatan status gizi generasi mendatang. Pemerintah berkomitmen agar anggaran besar yang dialokasikan mampu menghasilkan layanan gizi prima yang nyata manfaatnya, bukan sekadar proyek seremoni yang mengabaikan kualitas nutrisi.

*(Drw)