Faktakendari.id – Keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menghentikan sementara operasional seribu lebih dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pulau Jawa memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Langkah mendadak ini dinilai sebagai sinyal adanya hambatan besar dalam pelaksanaan program strategis nasional tersebut.
Ketua MPP PKS, Mulyanto, menilai penghentian operasional ini merupakan indikasi kuat adanya masalah serius dalam tata kelola program MBG. Dalam keterangannya pada Minggu malam (15/3/2026), ia menuntut pemerintah segera melakukan evaluasi komprehensif agar anggaran negara tidak terbuang sia-sia.
Soroti Ketergantungan pada TNI dan Polri
Mulyanto menyoroti bahwa salah satu titik lemah program MBG saat ini adalah ketergantungan yang terlalu tinggi pada institusi negara seperti TNI, Polri, hingga keterlibatan partai politik dalam operasional dapur. Menurutnya, program pemenuhan gizi seharusnya dikelola dengan pendekatan profesional dan berbasis komunitas yang mandiri.
“Program strategis sebesar ini tidak boleh hanya mengandalkan struktur institusi keamanan atau kekuatan politik. Penghentian seribu dapur di Pulau Jawa ini membuktikan bahwa manajemen logistik dan keberlanjutannya belum matang,” tegas Mulyanto.
Tuntut Transparansi Anggaran
Penghentian sementara ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai efisiensi penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. PKS mendesak Badan Gizi Nasional untuk bersikap transparan mengenai alasan teknis di balik penutupan dapur-dapur tersebut, apakah karena kendala bahan baku, distribusi, atau masalah pendanaan.
PKS berharap pemerintah tidak memaksakan program yang belum siap secara infrastruktur hanya demi mengejar target politik. Evaluasi mendalam sangat diperlukan agar Makan Bergizi Gratis dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anak-anak sekolah tanpa hambatan operasional di tengah jalan.
(*Drw)
