Faktakendari.id — Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, akhirnya buka suara guna merespons ramainya gerakan ajakan beralih (migrasi) massal dari penggunaan Pertamax ke Pertalite yang viral di media sosial (medsos). Fenomena resistensi konsumen retail tersebut muncul ke permukaan sebagai reaksi spontan usai tarif resmi Pertamax melonjak naik menjadi Rp16.250 per liter.
Purbaya mengakui bahwa secara teori ekonomi harian, penyesuaian harga komoditas nonsubsidi pasti akan mendorong beberapa persen kelompok konsumen untuk memindahkan konsumsinya ke lini produk subsidi. Kendati demikian, hingga saat ini bendahara negara tersebut mengaku belum melakukan kalkulasi mendalam terkait potensi lonjakan tambahan beban anggaran subsidi BBM pada APBN akibat adanya pergeseran pola konsumsi tersebut.
“Kita enggak hitung (potensi tambahan beban anggaran subsidi), tetapi begini, pasti ada berapa persen yang pindah. Cuma kan harusnya enggak semuanya pindah,” ujar Purbaya saat memberikan keterangan resmi di Gedung DPR RI, Jakarta. (Catatan Redaksi: Teks sumber tertulis Kamis 11/9, disesuaikan kronologis harian berjalan Juni 2026).
Purbaya menyatakan tetap optimistis bahwa mayoritas pemilik kendaraan roda empat segmen menengah ke atas tidak akan serta-merta beralih ke Pertalite. Harapannya, dampak fiskal makro terhadap pembengkakan anggaran subsidi BBM dapat ditekan seminimal mungkin. “Kenapa? Karena kan yang beli Pertamax tahu mobilnya cocok untuk Pertamax,” tutur Purbaya menekankan aspek kesesuaian spesifikasi mesin kendaraan.
Kementerian ESDM Perketat Instrumen QR Code Antisipasi Kebocoran
Secara terpisah, pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku telah memasang radar kewaspadaan penuh terhadap potensi limpahan konsumen bensin RON 92 ke varian RON 90 bersubsidi. Guna mengantisipasi dan memitigasi risiko pembengkakan kuota harian di SPBU, jajaran pemerintah menginstruksikan penguatan pengawasan sistematis pada garda distribusi penyaluran.
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menegaskan bahwa salah satu instrumen teknologi andalan yang saat ini digunakan secara ketat di lapangan adalah implementasi pemindaian QR Code dalam setiap transaksi pembelian BBM bersubsidi.
“Antisipasi, mitigasi pasti dilakukan. Misalnya saat ini untuk akses BBM subsidi kan menggunakan QR ya, walaupun mungkin banyak juga oknum-oknum yang mengakali ini, namun pemerintah, Menteri ESDM sudah meminta untuk Pertamina dan pihak terkait untuk meningkatkan pengawasan di bawah,” tegas Dwi Anggia saat ditemui awak media di kantornya, Jakarta.
Langkah tegas ini diharapkan mampu menyaring secara akurat kalangan masyarakat yang memang berhak menerima fasilitas bantuan energi dari negara.
(Drw)
