Faktakendari.id — Dewan Ekonomi Nasional (DEN) baru saja memaparkan hasil riset komprehensif terkait implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Laporan berkala ini menyoroti dampak signifikan dari inisiatif ketahanan pangan tersebut terhadap pergerakan roda ekonomi di tingkat akar rumput.
Anggota DEN, Septian Hario Seto, merinci bahwa riset makro ini didanai dan dieksekusi secara independen oleh lembaganya. Fokus utamanya adalah membedah bagaimana program gagasan pemerintah ini mampu menciptakan ekosistem rantai pasok (supply chain) baru yang secara nyata memberdayakan masyarakat kecil di berbagai wilayah Nusantara.
Guna mendapatkan gambaran data yang akurat, tim peneliti melakukan penarikan sampel acak pada 800 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebaran lokasinya dilakukan sangat masif, membentang dari Nias Selatan, Halmahera, hingga ujung timur Papua. Metode komparatif ini memastikan seluruh data yang dikumpulkan benar-benar merepresentasikan wajah SPPG secara nasional.
Rantai Pasok Lokal Dominan dan Serapan Tenaga Kerja Capai 99 Persen
Hasil temuan harian di lapangan membuktikan bahwa program MBG tidak sebatas memperbaiki asupan nutrisi anak bangsa, melainkan menjadi stimulus ekonomi yang kuat.
“Sebanyak 86,9 persen SPPG ternyata menggandeng minimal satu penyuplai skala kecil yang berlokasi tepat di sekitar area operasional mereka,” ungkap Seto kepada awak media pascalaporan di Istana.
Lebih memukau lagi, indikator riset mencatat sekitar 64 hingga 65 persen UMKM pemasok bahan baku pangan berdomisili di kabupaten yang sama dengan unit pelayanan SPPG. Perputaran modal ini diikuti oleh angka serapan tenaga kerja lokal yang luar biasa karena nyaris menyentuh 99 persen, diiringi tingkat kepuasan terhadap kinerja para pengusaha kecil yang menembus angka 70 persen.
Kendala Permodalan UMKM Pemasok Pangan Butuh Akses Dana Segar
Meski roda ekonomi lokal mulai berputar kencang berkat suplai bahan makanan, DEN tidak menutup mata terhadap kendala struktural yang membayangi para pelaku UMKM. Kapasitas produksi harian mereka dilaporkan kerap tertahan oleh keterbatasan dana segar untuk perputaran barang.
Seto menekankan perlunya intervensi pemerintah dalam memfasilitasi akses pendanaan atau skema kredit lunak. “Bantuan permodalan mutlak dibutuhkan agar UMKM dapat memiliki modal kerja yang lebih sehat. Dengan begitu, kapasitas layanan mereka terhadap SPPG akan berlipat ganda, dan variasi komoditas pangan yang disajikan bisa jauh lebih beragam,” tutupnya secara tegas.
*(Drw)
