Faktakendari.id – Penutupan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dapat dibaca sebagai indikator keberhasilan pengawasan, melainkan sebagai bukti empiris kegagalan desain kebijakan publik. Hamdi Putra dari Forum Sipil Bersuara (Forsiber) menilai bahwa narasi “langkah korektif” pemerintah hanyalah upaya normalisasi atas kegagalan struktural yang dipaksakan melampaui kapasitas institusional.
Dalam analisisnya pada Minggu (12/4/2026), Hamdi menegaskan bahwa ketika lebih dari dua ribu unit SPPG bermasalah, persoalan tersebut adalah kegagalan sistemik. Program ini dianggap mengalami pre-condition failure, di mana unit pelaksana diizinkan beroperasi tanpa memenuhi standar dasar seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dan sistem pengolahan limbah yang memadai.
Cacat Hulu dan Fenomena Adverse Selection
Kegagalan ini tidak terjadi di hilir, melainkan cacat sejak hulu. Dalam literatur ekonomi kelembagaan, fenomena ini disebut sebagai adverse selection, di mana proses verifikasi awal sengaja dilonggarkan demi mengejar target ekspansi cepat. Akibatnya, unit-unit yang secara objektif tidak layak justru masuk ke dalam sistem distribusi program nasional.
Negara bertindak reaktif melalui suspend massal setelah risiko terealisasi, bukan melakukan mitigasi preventif. Tindakan ini lebih tepat disebut sebagai damage control (penyelamatan kerusakan) alih-alih tata kelola (governance) yang kredibel. Absennya instrumen kontrol sejak awal membuat negara gagal mengendalikan agen pelaksana di lapangan.
Ancaman Kesehatan Publik dan Premature Scaling
Implikasi dari kegagalan ini merembet langsung ke ranah kesehatan publik. Intervensi gizi yang buruk kualitas higienitasnya justru membuka risiko penyakit bawaan makanan (foodborne diseases) dan malnutrisi terselubung bagi anak-anak. Dalam perspektif kebijakan kesehatan, intervensi yang buruk kualitasnya sering kali lebih berbahaya dibanding ketiadaan intervensi karena menciptakan ilusi perlindungan.
Forsiber menggarisbawahi adanya premature scaling, di mana negara memperluas jangkauan kebijakan secara ambisius sebelum fondasi institusionalnya kokoh. Penutupan ribuan SPPG adalah momen pembongkaran ilusi keberhasilan administratif. Hamdi Putra menutup analisisnya dengan menegaskan bahwa mengklaim keberhasilan dari tindakan menghentikan program sendiri adalah bentuk pengakuan implisit bahwa kebijakan tersebut memang tidak layak dijalankan sejak awal.
*(Drw)
