Faktakendari.id – Munculnya ribuan motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) di media sosial memicu tanda tanya besar. Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengaku terkejut dan menyatakan belum mengetahui adanya pengadaan unit kendaraan operasional untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut secara resmi untuk tahun anggaran berjalan.
Dalam keterangannya di Kantor Kementerian Keuangan pada Selasa (7/4/2026), Purbaya mengungkapkan bahwa usulan pengadaan kendaraan dan perangkat komputer sebenarnya pernah diajukan oleh BGN pada tahun lalu, namun secara tegas ditolak oleh Kemenkeu. Ia menekankan bahwa fokus utama anggaran MBG seharusnya dialokasikan untuk penyediaan nutrisi bagi penerima manfaat, bukan untuk fasilitas penunjang bagi pengelola.
Prioritas Anggaran untuk Nutrisi Rakyat
Menkeu berpendapat bahwa pihak pengelola atau vendor seharusnya bisa membiayai kebutuhan operasional secara mandiri dari margin keuntungan yang diperoleh. “Bukan tidak boleh, tapi kan harusnya utamanya untuk makanan. Kalau pebisnis kan sudah untung cukup, mereka cicil dari sana harusnya. Tahun lalu kita sudah tolak,” tutur Purbaya.
Pihaknya berjanji akan melakukan pengecekan mendalam (double check) untuk memastikan apakah ada perubahan skema anggaran yang belum terlaporkan. Munculnya unit-unit kendaraan di lapangan tanpa sinkronisasi yang jelas dengan bendahara negara dikhawatirkan dapat mengganggu postur belanja prioritas nasional yang sedang difokuskan pada penguatan gizi masyarakat.
Kepala BGN Klaim Realisasi 21 Ribu Unit
Menanggapi hal tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayana memberikan penjelasan berbeda. Ia memastikan bahwa pengadaan motor listrik tersebut telah masuk dalam rencana anggaran tahun 2025. Kendaraan ini berfungsi sebagai penunjang mobilitas bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah agar distribusi dan pengawasan gizi berjalan efektif.
Dadan juga mengklarifikasi bahwa jumlah unit yang viral di media sosial tidak mencapai 70.000 unit. Realisasi total motor listrik yang dipesan adalah sebanyak 21.801 unit. Saat ini, seluruh unit tersebut masih dalam proses administrasi pencatatan sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum nantinya didistribusikan secara resmi ke daerah-daerah.
*(Drw)
