Faktakendari.id – Media sosial dihebohkan dengan beredarnya foto puluhan ribu motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional (BGN). Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan reaksi yang mengejutkan. Purbaya mengaku sama sekali belum mengetahui tentang rincian pengadaan tersebut dan menyatakan bahwa usulan serupa sebenarnya sudah pernah ditolak oleh Kementerian Keuangan pada tahun anggaran sebelumnya.
Pada Selasa (7/4/2026), Purbaya menegaskan bahwa anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya difokuskan sepenuhnya pada penyediaan makanan bergizi bagi penerima manfaat, bukan untuk pengadaan aset operasional yang dinilai mewah. “Tahun lalu sudah kita tolak untuk motor dan komputer. Harusnya utamanya untuk makanan,” ujar Purbaya di Jakarta.
Menkeu Sarankan Vendor Gunakan Dana Mandiri
Menkeu menyarankan agar para pelaku usaha atau vendor pengelola unit pelayanan menggunakan keuntungan mereka sendiri jika ingin mencicil kendaraan operasional, alih-alih membebani kas negara secara langsung. Menurutnya, efisiensi anggaran negara sangat krusial agar program unggulan Presiden ini dapat menjangkau lebih banyak anak-anak dan ibu hamil tanpa terbebani biaya administratif yang membengkak.
Keresahan Menkeu muncul karena prioritas anggaran fiskal 2026 sedang diarahkan pada penguatan ketahanan pangan dan gizi masyarakat. Munculnya ribuan unit aset operasional di lapangan tanpa koordinasi matang dengan bendahara negara dikhawatirkan dapat mengganggu postur belanja program MBG yang sudah ditetapkan.
Kepala BGN Klarifikasi Jumlah Unit Realisasi
Di sisi lain, Kepala BGN Dadan Hindayana meluruskan simpang siur informasi yang beredar luas di platform digital. Menurutnya, pengadaan motor listrik ini memang masuk dalam rencana anggaran untuk mendukung mobilitas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah agar distribusi dan pemantauan gizi berjalan efektif.
Dadan membantah angka 70.000 unit yang viral di media sosial. Ia mengklarifikasi bahwa jumlah realisasi yang benar adalah 21.801 unit. Saat ini, seluruh kendaraan tersebut masih dalam tahap proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum nantinya disalurkan secara resmi ke satuan pelayanan di tingkat daerah.
*(Drw)
