faktakendari.id, NASIONAL–Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Banyaknya titik api yang terdeteksi melalui satelit serta hasil patroli darat dan udara mendorong keterlibatan langsung dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., didampingi pejabat terkait, melakukan kunjungan kerja ke Kalbar pada Jumat (1/8). Dalam kunjungan ini, ia memberikan arahan penting dan memastikan dukungan pemerintah pusat terhadap penanganan karhutla Kalbar.
Dalam peninjauan udara menggunakan helikopter, Kepala BNPB bersama Menteri Lingkungan Hidup Dr. Hanif Faisol Nurofiq, Gubernur Kalbar Drs. Ria Norsan, M.M., M.H., dan Pangdam Tanjung Pura menyaksikan langsung sebaran titik api.
Berdasarkan data Pemprov Kalbar, hingga 31 Mei 2025, luas lahan terdampak mencapai 1.149,02 hektar, dengan Kabupaten Ketapang menjadi wilayah terdampak terbesar.
BNPB pun memperkuat operasi darat dan udara dengan:
2 unit pesawat Operasi Modifikasi Cuaca (OMC)
2 helikopter patroli
2 helikopter water-bombing
1 pesawat tambahan jenis Cessna Caravan untuk 1–5 Agustus 2025
Cuaca juga mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Berdasarkan pantauan BMKG pada 31 Juli 2025, hujan ringan turun di beberapa wilayah Kalbar. Namun, potensi karhutla tetap tinggi karena puncak musim kemarau diprediksi segera tiba.
Dalam rapat koordinasi di Kantor Gubernur Kalbar, Suharyanto menegaskan pentingnya membentuk tim pencegahan kebakaran ulang. Ia meminta setiap kodim mengirim 50 babinsa, dan bila perlu, diperkuat personel Polda.
“Saya minta dibentuk satu tim dari 50 babinsa per kodim. Jika kurang, tambahkan dari Polda. Karena sering terjadi, setelah water-bombing selesai, lahan dibakar lagi malam harinya,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq meminta penegakan hukum tegas bagi pelaku pembakaran.
“Kami mohon ke Pangdam dan Kapolda agar tak segan menindak sesuai hukum. Tidak boleh lagi ada pembukaan lahan dengan cara membakar,” katanya.
Kunjungan kerja ini juga dihadiri Kepala BMKG Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D., kepala daerah kabupaten/kota, dan unsur forkompimda.
Kehadiran pejabat tinggi negara ini menjadi wujud nyata bahwa pemerintah pusat serius menangani karhutla Kalbar dan siap mendampingi pemerintah daerah dan masyarakat dalam situasi darurat.
