Faktakendari.id – Konflik Timur Tengah diperkirakan berdampak signifikan pada perekonomian Indonesia. Ketua Dewan Pakar DPP Asprindo, Prof Didin S. Damanhuri, meminta pemerintah sangat berhati-hati dalam merancang kebijakan mitigasi. Ia menyarankan peninjauan ulang terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menyedot anggaran hingga ratusan triliun rupiah.
Dalam keterangannya pada Kamis (2/4/2026), Prof Didin memperingatkan “bayangan suram” jika harga minyak mentah (crude oil) terus melonjak. Saat ini, pemerintah diperkirakan sudah menanggung tambahan subsidi sekitar Rp204 triliun. Setiap kenaikan 1 dolar AS per barel berdampak pada peningkatan beban subsidi senilai 6,8 triliun rupiah, jauh di atas asumsi APBN yang dipatok sebesar 70 dolar AS.
Risiko Harga Minyak Tembus 200 Dolar AS
Prof Didin memproyeksikan eskalasi perang dapat mendorong harga minyak menuju 150 hingga 200 dolar AS per barel. Jika skenario terburuk terjadi, kebutuhan subsidi energi bisa membengkak hingga Rp900 triliun. Kondisi ini dinilai akan melumpuhkan manuver APBN yang sudah terbebani oleh cicilan utang luar negeri.
“Seharusnya, Presiden berbesar hati menetapkan efisiensi dengan meninjau kembali MBG dan KDMP. Kebijakan itu menghamburkan APBN dalam jumlah besar, yakni Rp335 triliun untuk MBG dan Rp250 triliun untuk KDMP. Refocusing anggaran sangat mendesak demi menyelamatkan ekonomi bangsa,” tegas Prof Didin.
Ancaman Utang dan Depresiasi Rupiah
Beban APBN 2026 yang dipatok sebesar Rp3.842 triliun kian berat dengan proyeksi penambahan utang luar negeri ke arah Rp13.000 triliun. Kewajiban membayar pokok dan bunga utang mencapai Rp1.650 triliun atau sekitar 43 persen dari total APBN. Hal ini ditambah dengan sorotan lembaga pemeringkat internasional seperti Moody’s dan S&P terkait tata kelola anggaran Indonesia yang dinilai buruk.
Kombinasi lonjakan subsidi dan beban utang diprediksi akan menekan kurs Rupiah hingga menembus angka Rp18.000 bahkan Rp20.000 per dolar AS. Prof Didin memperingatkan bahwa jika pemerintah tetap memaksakan program MBG dan KDMP di tengah krisis, defisit APBN bisa melonjak hingga 6 persen, yang akan menjadi “lampu merah” bagi stabilitas ekonomi nasional.
*(Drw)
