Faktakendari.id – Pemerintah mengambil langkah berani untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah meroketnya harga minyak mentah global. Akibat eskalasi konflik antara Iran dan Israel, harga minyak kini telah menyentuh angka 100 Dolar AS per barel, yang secara langsung memberikan tekanan hebat pada postur APBN kita.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa pemerintah memilih untuk menambah anggaran subsidi energi sebesar Rp90 triliun hingga Rp100 triliun. Langkah strategis ini diambil guna memastikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri tidak mengalami kenaikan yang dapat memicu inflasi tinggi.
Defisit APBN 2026 Diprediksi Melebar
Melonjaknya anggaran subsidi ini diprediksi akan mengubah target defisit APBN 2026 dari semula 2,68 persen menjadi 2,9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Penyesuaian ini merupakan konsekuensi logis dari kebijakan fiskal yang memprioritaskan perlindungan ekonomi rakyat di atas target pengetatan anggaran semata.
“Subsidi kan sekitar Rp90 triliun sampai Rp100 triliun, itu belum termasuk kompensasi lainnya,” ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (1/4/2026). Meskipun defisit melebar mendekati ambang batas legal 3 persen, Menkeu optimis bahwa angka tersebut masih dalam kategori aman dan terkendali.
Fleksibilitas Fiskal Hadapi Gejolak Global
Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau pergerakan harga minyak mentah sepanjang tahun agar kebijakan fiskal tetap fleksibel. Purbaya menekankan bahwa instrumen APBN akan terus digunakan sebagai peredam kejut (shock absorber) terhadap gejolak ekonomi global yang sangat dinamis saat ini.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan masyarakat luas agar aktivitas ekonomi tetap berjalan stabil. Dengan penambahan subsidi yang masif ini, pemerintah berupaya memastikan ketahanan energi nasional tetap terjaga tanpa harus membebani pengeluaran rumah tangga di seluruh pelosok Indonesia.
*(Drw)
