Faktakendari.id – Cendekiawan sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, R. Haidar Alwi, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan energi Indonesia di tengah gejolak harga minyak global. Ia menilai Indonesia terlalu ragu-ragu dalam memanfaatkan peluang relaksasi sanksi minyak terhadap Iran dan Rusia yang mulai dibuka oleh Amerika Serikat pada Jumat (27/3/2026).
Haidar Alwi menyoroti sikap PT Pertamina yang hingga kini masih dalam tahap “mengamati” perkembangan, tanpa ada langkah konkret untuk melakukan pembelian oportunistik. Menurutnya, di saat negara-negara Asia lain bergerak cepat mengamankan pasokan, Indonesia justru terjebak dalam kehati-hatian yang berlebihan yang justru membebani fiskal negara.
Kepentingan Nasional di Atas Bayang-Bayang Global
Struktur energi Indonesia yang sangat bergantung pada impor membuat APBN rentan terhadap fluktuasi harga dunia. Haidar menegaskan bahwa akses terhadap minyak diskon dari Rusia dan Iran saat ini bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan strategis untuk menekan beban subsidi dan menjaga daya beli masyarakat dari ancaman inflasi.
“Masalahnya bukan pada boleh atau tidak, tapi keberanian mengambil keputusan. Kebijakan energi kita terlalu sering terjebak dalam bayang-bayang politik global, seolah harus menunggu lampu hijau dari pihak tertentu,” ujar Haidar Alwi dalam keterangannya di Jakarta.
Urgensi Mandat Jelas untuk Pertamina
Ia membandingkan langkah Indonesia dengan negara tetangga seperti Filipina dan India yang lebih berani memanfaatkan celah hukum internasional demi kepentingan nasional. Menurutnya, menunda keputusan di tengah momentum relaksasi sanksi yang bersifat sementara ini sama saja dengan membiarkan uang negara terbakar perlahan melalui biaya impor yang tinggi.
Pemerintah didorong untuk segera memberikan mandat yang jelas kepada Pertamina guna melakukan diplomasi energi yang lebih agresif. Haidar menekankan bahwa dalam dunia energi global, kecepatan adalah kunci. Indonesia tidak boleh tertinggal hanya karena kurang berani menempatkan kepentingan rakyat di atas arah angin politik global yang dinamis.
(*Drw)
