Update 2026: Penjelasan BGN Soal Swakelola Kaos Kaki Lewat Unhan

Program MBG Serap 780 Ribu Tenaga Kerja Baru
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana/Dok. BGN.

Faktakendari.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, akhirnya memberikan klarifikasi tegas terkait isu miring yang menyeret lembaga baru tersebut. Dalam keterangannya di Jakarta, Senin (13/4/2026), Dadan meluruskan simpang siur mengenai pengadaan barang operasional untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menjadi sorotan publik.

Dadan membantah keras kabar yang menyebutkan adanya pengadaan 32.000 unit laptop dan anggaran alat makan sebesar Rp4 triliun. Ia menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan data realisasi anggaran yang dimiliki lembaga.

Realisasi Laptop Hanya 5.000 Unit

Sepanjang tahun 2025, BGN secara faktual hanya melakukan pengadaan laptop sebanyak 5.000 unit, jauh dari angka puluhan ribu yang diisukan. Pengadaan ini ditujukan untuk mendukung kebutuhan digitalisasi administrasi di tingkat pusat dan daerah guna memastikan pelaporan program MBG berjalan transparan.

Sementara itu, untuk pengadaan alat makan, Dadan merinci bahwa pagu anggaran yang ditetapkan hanya sebesar Rp89,32 miliar. Nilai ini dikhususkan bagi 315 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dibiayai oleh APBN. Realisasi penggunaan dananya pun diklaim sangat efisien, yakni hanya sekitar Rp68,94 miliar.

Penjelasan Mengenai Anggaran Kaos Kaki dan SPPI

Mengenai isu pengadaan kaos kaki yang sempat viral, Dadan menjelaskan bahwa BGN tidak melakukan pengadaan tersebut secara langsung. Perlengkapan tersebut merupakan bagian dari sarana pendukung program pendidikan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

Seluruh proses pengadaan perlengkapan SPPI tersebut dikelola oleh Universitas Pertahanan melalui mekanisme swakelola tipe 2 menggunakan anggaran BGN. Dadan menekankan bahwa manajemen anggaran dilakukan secara terukur dan objektif untuk mendukung kesiapan SDM penggerak gizi di lapangan. Dengan penjelasan ini, BGN berharap publik tidak mudah terprovokasi oleh angka-angka spekulatif yang tidak memiliki landasan data resmi.

*(Drw)