Faktakendari.id, NASIONAL – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi mengganti Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara, Wansepta Nirwanda. Langkah tegas ini diambil menyusul adanya tiga pegawai di bawah kewenangannya yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Jabatan Kakanwil DJP Jakarta Utara kini resmi diisi oleh Untung Supardi. Purbaya menegaskan bahwa pergantian ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan administratif seorang pimpinan atas integritas jajaran di bawahnya.
Meski Wansepta Nirwanda tidak terlibat langsung dalam OTT tersebut, ia kini dirumahkan sementara sebelum nantinya dimutasi ke jabatan lain.
“Diistirahatkan dulu sementara, dirumahkan. Walaupun dia tidak terlibat langsung, sebagai Kakanwil dia mesti bertanggung jawab dengan apa yang terjadi di bawahnya,” ujar Purbaya, dilansir pada Jumat (23/1/2026).
Kronologi OTT dan Perombakan Jabatan
Sebelumnya, publik dikejutkan dengan penangkapan tiga oknum pegawai pajak di lingkungan Jakarta Utara oleh KPK. Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni:
DWB: Kepala KPP Madya Jakarta Utara.
AGS: Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara.
ASB: Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara.
Merespons hal tersebut, Menkeu Purbaya langsung melantik sejumlah pejabat baru untuk mengisi posisi-posisi krusial guna memastikan pelayanan tetap berjalan bersih, di antaranya Gorga Parlaungan sebagai Kepala KPP Madya Jakarta Utara yang baru.
Pesan Menkeu: Atasan Jangan Sampai “Dikibulin”
Dalam arahannya, Bendahara Negara ini mengingatkan seluruh pejabat pajak agar melakukan pengawasan melekat terhadap kinerja bawahan. Ia menegaskan tidak boleh ada lagi alasan atasan tidak tahu jika ada oknum yang melakukan penyimpangan.
“Jangan sampai terlibat, tetapi jangan juga sampai dikibulin. Bawahannya main-main, atasannya tidak tahu. Kita ambil langkah strategis sampai ke level Kakanwil kita mutasikan,” tegas Purbaya.
Ia menambahkan bahwa satu orang yang menyimpang dapat mencederai kerja keras ribuan pegawai pajak lainnya dan merusak kepercayaan publik. Sanksi tegas mulai dari mutasi ke wilayah terpencil hingga pemecatan siap menanti siapa saja yang terbukti melanggar aturan.
“Ini bukan karena saya emosi, tetapi karena negara tidak boleh kalah oleh penyimpangan,” pungkasnya.
(*Drw)
