Faktakendari.id, NASIONAL – Gubernur Jakarta, Pramono Anung, memberikan respons terbuka terkait aksi demonstrasi buruh yang menolak besaran UMP Jakarta 2026. Meskipun gelombang unjuk rasa memadati ibu kota pada Senin (29/12/2025), Pramono menegaskan bahwa pihaknya sangat menghargai proses demokrasi tersebut.
Pemerintah Provinsi Jakarta berkomitmen untuk menjaga ketertiban umum selama aksi berlangsung. Pramono memastikan bahwa suara para pekerja akan tetap didengar dalam koridor hukum yang berlaku. Ia berharap komunikasi antara pemerintah dan serikat pekerja dapat terus terjalin dengan baik demi stabilitas ekonomi daerah.
“Penetapan angka Rp5,73 juta merupakan hasil diskusi panjang di Dewan Pengupahan,” jelas Pramono Anung saat menanggapi tuntutan para buruh di Balai Kota. Pemerintah berupaya mencari titik tengah antara kemampuan pengusaha dan kebutuhan hidup layak para pekerja di Jakarta.
Skema Subsidi Non-Upah untuk Kesejahteraan Buruh
Sebagai langkah konkret keberpihakan kepada kaum pekerja, Pemprov Jakarta telah menyiapkan skema insentif non-upah. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban pengeluaran harian buruh di tengah polemik kenaikan UMP Jakarta 2026. Pemerintah fokus pada pengurangan biaya hidup melalui berbagai subsidi layanan publik.
Pramono mengklaim bahwa pembahasan upah minimum dilakukan secara transparan dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Meskipun buruh menuntut kenaikan hingga 6,5 persen atau setara Rp5,89 juta, pemerintah tetap berpegang pada hasil kajian Dewan Pengupahan.
Berikut adalah beberapa skema subsidi yang disiapkan Pemprov Jakarta:
Layanan transportasi publik gratis bagi pemegang kartu pekerja.
Subsidi pangan yang terjangkau melalui pasar murah di berbagai titik.
Subsidi tarif air bersih melalui PAM Jaya khusus untuk kalangan pekerja.
Fasilitas kesehatan dan pendidikan yang terus ditingkatkan aksesnya.
Upaya komunikasi ini diharapkan dapat mendinginkan suasana di ibu kota. Mengingat aksi serupa juga direncanakan meluas hingga ke wilayah Jawa Barat, Jakarta diharapkan menjadi barometer penanganan aspirasi yang kondusif. Keselamatan dan kesejahteraan pekerja tetap menjadi prioritas utama dalam kebijakan Pramono Anung ke depan.
(*Drw)
