Faktakendari.id, NASIONAL – Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri mengambil langkah tegas untuk memberantas aktivitas tambang ilegal yang semakin meresahkan di wilayah Sumatera Barat. Langkah ini diambil menyusul koordinasi intensif antara Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Moh. Irhamni, dengan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade.
Dilansir pada Selasa (13/1/2026), Polri telah menerjunkan tim khusus ke lapangan untuk melakukan penegakan hukum secara menyeluruh. Fokus utama operasi ini adalah wilayah-wilayah yang terdampak kerusakan lingkungan parah akibat aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI).
Sorotan Alat Berat dan Risiko Bencana Alam
Andre Rosiade mengungkapkan bahwa para pelaku tambang ilegal di Sumatera Barat umumnya beroperasi dalam skala menengah namun memiliki modal yang cukup kuat. Hal ini terbukti dari kepemilikan puluhan alat berat yang beroperasi secara masif di lokasi-lokasi terlarang.
Beberapa dampak negatif yang menjadi perhatian serius pemerintah dan Polri meliputi:
Risiko Tanah Longsor: Penggunaan alat berat tanpa kajian teknis meningkatkan kerawanan bencana di wilayah perbukitan.
Kerusakan Ekosistem: Pembukaan lahan hutan secara tidak terkendali mengancam habitat flora dan fauna lokal.
Pencemaran Sungai: Aktivitas tambang di area aliran sungai merusak kualitas air yang menjadi sumber kehidupan masyarakat.
“Keberadaan puluhan alat berat di lokasi tanpa izin resmi ini sangat mengkhawatirkan. Selain melanggar hukum, dampaknya sangat nyata meningkatkan risiko bencana alam bagi warga sekitar,” tegas Andre Rosiade.
Polri Ajak Warga Laporkan Mafia Tambang
Bareskrim Polri menghimbau masyarakat di Sumatera Barat untuk lebih proaktif dalam menjaga lingkungannya. Warga diminta segera melaporkan kepada pihak berwajib jika melihat adanya aktivitas mencurigakan, terutama perpindahan alat berat di area hutan atau sungai yang tidak memiliki papan izin resmi.
Dukungan informasi dari warga dinilai sangat krusial untuk mempercepat proses penangkapan para mafia tambang yang selama ini sulit disentuh hukum. Polri menegaskan tidak akan pandang bulu dalam menindak siapa pun yang membekingi aktivitas ilegal ini.
Tindakan tegas ini diharapkan mampu memberikan efek jera yang kuat, sekaligus memulihkan kembali fungsi lingkungan di Sumatera Barat demi keselamatan generasi mendatang.
(*Drw)
