Faktakendari.id, NASIONAL – Presiden Prabowo Subianto memberikan respons tegas terhadap berbagai kritik yang ditujukan kepada jajaran menteri Kabinet Merah Putih saat melakukan peninjauan di daerah terdampak bencana. Hal ini disampaikan Presiden saat mengunjungi wilayah Aceh Tamiang pada awal Januari 2026.
Menanggapi pandangan miring dari sejumlah komentator yang menganggap kehadiran pejabat di lokasi bencana hanya sekadar formalitas atau “melihat-lihat”, Prabowo menegaskan bahwa langkah tersebut adalah kewajiban mutlak. Menurutnya, pemerintah harus hadir secara fisik di tengah masyarakat yang sedang mengalami musibah untuk memberikan kepastian dukungan.
“Kehadiran pemerintah di tengah masyarakat yang sedang mengalami musibah adalah kewajiban. Ini bukan sekadar formalitas, tapi bentuk tanggung jawab kerja,” tegas Presiden di hadapan awak media.
Komitmen Kabinet Merah Putih di Awal Tahun 2026
Meskipun bertepatan dengan momen pergantian tahun, para pejabat kementerian dan lembaga terkait telah diinstruksikan untuk tetap dalam posisi siaga. Langkah ini diambil agar pemerintah dapat merasakan langsung kesulitan yang dihadapi warga sekaligus memastikan distribusi bantuan tersalurkan secara tepat sasaran tanpa hambatan birokrasi.
Menurut Presiden Prabowo, inisiatif para menteri untuk turun langsung ke lapangan memungkinkan setiap instansi untuk:
Berbagi Titik Tugas: Mempermudah koordinasi antar-kementerian di lokasi bencana.
Mencari Akar Masalah: Mengidentifikasi penyebab bencana dan kendala evakuasi secara langsung.
Solusi Cepat: Memberikan keputusan instan untuk penanganan darurat di lapangan.
Pastikan Logistik: Menjamin bantuan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar sampai ke tangan warga.
Kepala Negara juga menyampaikan apresiasi mendalam atas kerja keras semua unsur, mulai dari TNI, Polri, hingga relawan yang proaktif di lapangan. Bagi Prabowo, sinergi yang kuat di titik bencana adalah kunci utama percepatan pemulihan kondisi masyarakat pascabencana di tahun 2026 ini.
(*Drw)
