OTT Jaksa KPK di Berbagai Wilayah: Sinergi KPK dan Kejagung Buktikan Pembersihan Internal Tanpa Tekanan

OTT Jaksa: KPK Tegaskan Sinergi Kuat dengan Kejagung
Gedung Merah Putih KPK/fkn

Faktakendari.id, NASIONAL – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penegasan terkait proses hukum oknum jaksa yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). KPK menjamin bahwa seluruh tahapan hukum berjalan murni tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak mana pun.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membantah kabar yang menyebutkan adanya intervensi dari pihak Kejaksaan Agung (Kejagung). Sebaliknya, pada Selasa (23/12/2025), Fitroh menekankan bahwa kedua institusi penegak hukum tersebut justru menunjukkan Sinergi KPK dan Kejagung yang sangat kuat dalam agenda pembersihan internal.

Hasil Koordinasi Terbuka di Banten, Bekasi, dan HSU

Penangkapan sejumlah oknum jaksa di wilayah Banten, Bekasi, dan Hulu Sungai Utara (HSU) bukan merupakan aksi sepihak, melainkan buah dari koordinasi yang terbuka. Tim penuntut dan penyidik dari kedua lembaga telah melakukan komunikasi intensif sebelum tindakan lapangan dilakukan.

Beberapa poin penting dalam kerja sama ini meliputi:

  • Komunikasi Intensif: Kedua pihak berbagi informasi terkait dugaan tindak pidana sebelum OTT dilakukan.

  • Sikap Kooperatif: Kejagung secara proaktif segera menetapkan status tersangka berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan KPK.

  • Penyerahan Oknum: Kejaksaan Agung turut membantu menyerahkan oknum yang sempat mencoba melarikan diri, menunjukkan komitmen tinggi terhadap hukum.

Kepastian Hukum di Atas Ego Sektoral

Bagi KPK, esensi utama dari penegakan hukum bukanlah tentang institusi mana yang lebih unggul dalam menangani sebuah perkara. Fokus utama tetap pada kepastian bahwa hukum ditegakkan secara adil dan transparan.

“Hal terpenting dalam penegakan hukum adalah kepastian bahwa hukum tetap ditegakkan tanpa pandang bulu,” tegas Fitroh.

Kerja sama dalam kasus OTT Jaksa KPK ini menjadi bukti nyata bahwa Kejaksaan Agung sangat serius dalam menindak anggotanya yang melakukan perbuatan tercela. Sinergi ini diharapkan mampu memberikan efek jera yang signifikan serta meningkatkan integritas aparat penegak hukum di masa depan demi kepercayaan publik yang lebih baik.

(*Drw)