Maxim Tegaskan Komitmen Membangun Kolaborasi Lintas Sektor untuk Ekosistem Transportasi Digital

Maxim Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor di Transportasi Digital
Direktur Pengembangan Maxim Indonesia, Dirhamsyah menyampaikan sambutan dalam diskusi panel yang digelar di Kantor Pusat Maxim, Pasar Minggu, Kamis (11/12/2025)/Mut

Faktakendari.id, NASIONAL – Maxim Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor. Langkah ini diambil dalam rangka membangun ekosistem transportasi digital yang lebih aman, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Pengembangan Maxim Indonesia, Dirhamsyah, dalam diskusi panel di Kantor Pusat Maxim, Pasar Minggu, Kamis (11/12/2025). Acara tersebut bertema “Sinergi Ekosistem Transportasi Digital dan Inovasi untuk Ekonomi Indonesia yang Inklusif”.

“Kami ingin memetakan arah kebijakan sekaligus membangun Kolaborasi Maxim Transportasi Digital berkelanjutan antar pemangku kepentingan,” ujar Dirhamsyah.

Ia juga menegaskan kesiapan Maxim untuk berpartisipasi aktif dalam pembahasan Regulasi Transportasi Daring bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pembahasan ini mencakup isu krusial seperti penetapan tarif dan komisi aplikasi.

Dirhamsyah juga menyoroti komitmen Maxim dalam menjaga fleksibilitas dan kesejahteraan mitra pengemudi. Dengan batas komisi aplikasi maksimal 15 persen, perusahaan berharap mitra memiliki peluang pendapatan yang lebih besar tanpa harus menaikkan tarif layanan bagi pengguna.

Dukungan UMKM dan Perlindungan Mitra

Selain fokus pada regulasi dan mitra pengemudi, Maxim turut memperkuat dukungan bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Perusahaan menjalin kerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM. Selain itu, Maxim juga mendorong kontribusi terhadap ekonomi digital bersama Kemenko Perekonomian.

Dalam aspek perlindungan mitra, Maxim kembali menegaskan perannya melalui Yayasan Pengemudi Selamat Sejahtera Indonesia (YPSSI). Yayasan ini dibentuk untuk meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan pengemudi. Perusahaan juga aktif mendorong mitra untuk memanfaatkan program perlindungan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara itu, Kepala Direktorat Angkutan Tidak Dalam Trayek Kementerian Perhubungan, Utomo Harmawan, menyampaikan dukungan pemerintah. Ia menegaskan bahwa pemerintah terus merumuskan Regulasi Transportasi Daring yang inklusif, stabil, dan sesuai kebutuhan di lapangan.

Utomo Harmawan juga menegaskan bahwa pemerintah terbuka menerima masukan dari berbagai pihak. Tujuannya adalah menghasilkan kebijakan yang efektif dan mencerminkan kepentingan seluruh pelaku ekosistem. Para peserta diskusi sepakat bahwa kerja sama jangka panjang antara pemerintah dan industri menjadi fondasi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem transportasi digital dan memperluas manfaat ekonomi digital bagi masyarakat. Dialog ini diharapkan menjadi langkah awal menuju arah kebijakan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

(*Drw)