Faktakendari.id, NASIONAL – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali merilis data penting terkait integritas daerah. Laporan terbaru ini menyangkut hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025. Namun, ada temuan mengejutkan yang diungkap ke publik. KPK mengungkap adanya praktik curang di salah satu pemerintah kabupaten (Pemkab).
Ketua KPK, Setyo Budyanto, secara terbuka membeberkan fakta tersebut. Ia menjelaskan bahwa ada upaya manipulasi skor SPI yang dilakukan secara sengaja. Oknum di Pemkab tersebut berusaha mengakali sistem penilaian. Tujuannya hanya satu, yaitu agar nilai integritas mereka terlihat bagus di atas kertas.
Modus operandi yang dilakukan cukup terstruktur. Pemkab tersebut mengondisikan hasil survei secara masif. Sang atasan diduga kuat memerintahkan jajaran di bawahnya untuk tidak jujur. Para pegawai diminta memberikan jawaban yang seragam. Mereka diwajibkan memilih jawaban ‘bagus’ pada setiap pertanyaan dalam survei tersebut.
Alat Canggih Pendeteksi Kecurangan
Setyo Budyanto menegaskan bahwa upaya curang tersebut sia-sia. Praktik kotor ini berhasil dideteksi dengan akurat oleh tim KPK. Lembaga antirasuah ini tidak bisa dikelabui dengan mudah. KPK ternyata memiliki “alat” dan tool khusus dalam sistem mereka.
Alat ini mampu mengukur kebenaran data survei yang masuk. Hal ini dinilai sangat penting dalam proses penilaian. Tujuannya adalah memastikan hasil SPI mencerminkan kondisi integritas yang sebenarnya. KPK ingin memotret kondisi riil, bukan hasil rekayasa jawaban.
Dalam proses validasi data manipulasi skor SPI ini, KPK bekerja sangat teliti. KPK tidak hanya mengandalkan hasil isian survei semata. Mereka melakukan verifikasi berlapis untuk mendapatkan kebenaran. KPK turut melibatkan berbagai pihak yang kompeten dalam proses ini, antara lain:
Para ahli yang relevan.
Aparat penegak hukum.
Auditor profesional.
Tim pemeriksa dokumen secara menyeluruh.
Peringatan Keras Bagi Pemerintah Daerah
Setyo memang memilih untuk tidak menyebutkan nama daerah tersebut secara spesifik. Namun, penemuan ini menjadi sinyal bahaya bagi instansi lain. Kasus ini merupakan peringatan keras bagi daerah lain agar tidak meniru. Jangan sampai ada lagi upaya manipulasi skor SPI serupa di masa depan.
KPK menekankan kembali pentingnya nilai kejujuran. Transparansi harus menjadi landasan utama dalam pelaksanaan SPI. Tim KPK telah bergerak melakukan pemeriksaan dokumen yang mendalam. Mereka juga membandingkan data survei dengan kondisi riil di lapangan.
Dari perbandingan data tersebut, KPK mampu melakukan analisis tajam. Mereka bisa membedakan mana data yang sesuai fakta dan mana yang dimanipulasi. Upaya tegas ini dilakukan demi satu tujuan besar. KPK ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang benar-benar bersih dan berintegritas.
(*Drw)
