Faktakendari.id, NASIONAL – Keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengalihfungsikan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi dapur umum darurat dalam penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera mendapat sambutan positif dari Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani. Pada 2 Desember 2025, Netty menilai pemanfaatan infrastruktur MBG dalam situasi darurat adalah langkah yang sangat tepat dan strategis untuk membantu masyarakat terdampak bencana.
Pentingnya Pengawasan Keamanan Pangan di Dapur Umum
Meskipun mengapresiasi, politisi dari Fraksi PKS ini memberikan catatan penting terkait aspek keamanan pangan. Netty mengingatkan bahwa pengalihan fungsi Dapur MBG Bencana Sumatera ini harus disertai dengan pengawasan yang ketat.
Prioritas utama harus diberikan pada:
Kebersihan.
Sanitasi.
Kualitas bahan makanan.
Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa bantuan makanan yang disalurkan benar-benar aman. Hal ini juga untuk mencegah bantuan tersebut justru menimbulkan masalah kesehatan baru bagi korban bencana.
Usulan Model dan Prosedur Baku Pemanfaatan SPPG/MBG
Netty Prasetiyani menilai pengalaman di Sumatera dalam menggunakan dapur MBG sebagai dapur umum dapat dijadikan model nasional. Ia mendorong pemerintah untuk memetakan fasilitas MBG/SPPG. Pemetaan ini dilakukan sebagai bagian dari sistem kesiapsiagaan nasional, agar dapat diaktifkan segera saat terjadi bencana.
Untuk itu, diperlukan pedoman nasional atau prosedur baku yang mengatur peran MBG dalam situasi darurat. Pedoman ini harus mencakup standar keamanan, distribusi, dan logistik. Netty percaya hal ini akan memperkuat ketahanan sosial dan respons bencana di Indonesia.
(*Drw)
