Faktakendari.id,NASIONAL – Setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat sorotan positif, bahkan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI. Mardani Ali Sera, salah satu anggota fraksi tersebut, secara terbuka memberikan apresiasi atas berbagai program yang dianggap berpihak langsung kepada masyarakat.
Menurut Mardani, langkah-langkah konkret yang digulirkan pemerintah merupakan langkah nyata untuk mendekatkan kesejahteraan. Program-program yang disorot positif antara lain:
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Inisiatif penguatan koperasi.
- Program pemeriksaan kesehatan massal.
- Gagasan pendirian Sekolah Rakyat.
“Banyak program pro rakyat,” ujar Mardani di Jakarta, Senin (20/10/2025). Apresiasi dari PKS ini menunjukkan adanya titik temu positif di parlemen terkait agenda kesejahteraan sosial pemerintah.
Ujian Sesungguhnya: Teknokrasi dan Kebijakan Berbasis Bukti
Meskipun memberikan PKS Apresiasi Program Prabowo-Gibran, Mardani mengingatkan bahwa program besar saja tidak cukup. Ia menekankan bahwa ujian sesungguhnya terletak pada kekuatan proses pelaksanaannya, atau yang ia sebut sebagai teknokrasi. Menurutnya, keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada cara berkomunikasi dan tata kelola yang transparan dari pemerintah pusat hingga daerah.
Mardani Ali Sera secara tegas menyoroti pentingnya landasan kebijakan yang rasional. “Pola evidence-based policy (kebijakan berbasis bukti) wajib diterapkan,” tegasnya. Politisi PKS ini meyakini bahwa proses yang terukur, transparan, dan berdasarkan data yang akurat akan sangat menentukan hasil akhir dari seluruh program yang dijalankan oleh pemerintah.
Penguatan Otonomi Daerah sebagai Kunci Pemerataan
Poin krusial lain yang disentil Mardani adalah perlunya Penguatan Otonomi Daerah. Ia memandang Indonesia sebagai negara yang sangat luas dan majemuk. Oleh karena itu, daerah membutuhkan ruang kewenangan yang cukup agar bisa tumbuh dan mengembangkan potensi uniknya masing-masing.
“Khusus untuk otonomi daerah harus mendapat perhatian,” jelasnya. Sebagai saran konstruktif, Mardani mendorong agar dana alokasi ke daerah diperkuat dan dioptimalkan. Langkah ini harus diiringi dengan pendampingan intensif dari pemerintah pusat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa program dan dana yang digelontorkan benar-benar mencapai pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan di setiap wilayah. Dorongan ini penting untuk memastikan implementasi program pro-rakyat tidak terpusat di Jakarta saja.
(*Drw)
