Faktakendari.id, KUBU RAYA – Transparansi distribusi BBM subsidi dan terbatas terus menjadi perhatian. Banyak pihak mempertanyakan pergerakan armada pengangkut.
Di sisi lain, penyelewengan BBM subsidi dan terbatas terus terjadi. Sebagai contoh, solar subsidi masuk ke industri ilegal. Pertalite dijual secara eceran.
Menanggapi pemberitaan sebelumnya, SPBU Desa Kapur memberikan klarifikasi. Pihak SPBU, yang dikelola PT. Yusuf Petro Energi, menyampaikan hak jawabnya.
Klarifikasi ini terkait dugaan penyelewengan BBM di SPBU nomor 6578302 pada 11 September 2025.
Fakta Distribusi BBM Menurut SPBU dan Temuan Investigasi
Dalam surat klarifikasi yang diterima redaksi, pihak SPBU menegaskan bahwa truk tangki bernomor polisi B 9949 SFU tidak mengangkut solar.
Produk yang dibawa adalah Pertalite. Jumlah totalnya mencapai 16.000 liter.
“Informasi bahwa truk tangki tersebut membawa solar subsidi adalah tidak tepat. Produk yang dikirim adalah Pertalite, bukan solar,” ujar Hadi, Pengawas SPBU Desa Kapur.
Surat pengantar pengiriman dari Pertamina Patra Niaga Depot Pontianak juga membenarkan hal ini. Muatan 16.000 liter tersebut dibagi dua.
Sebanyak 8.000 liter dikirim ke SPBU Desa Kapur. Sisanya, 8.000 liter, dikirim ke SPBU di samping Makodam. SPBU ini juga mendukung pengawasan media dan aparat.
Tujuannya agar distribusi BBM tetap tepat sasaran.
Sementara itu, tim FaktaKalbar.id tetap mencatat hasil investigasi lapangan. Truk tangki tersebut tidak memiliki tulisan jelas mengenai jenis BBM yang diangkut.
Truk itu juga sempat masuk ke sebuah gudang tersembunyi. Lokasi tersebut berada di kawasan Sungai Ambawang.
Catatan Redaksi dan Tanggung Jawab Pertamina
Pemberitaan sebelumnya tetap menjadi catatan investigatif. Namun, klarifikasi dari pihak SPBU ini dimuat untuk menjaga keseimbangan informasi.
Berdasarkan salinan rekaman CCTV dari SPBU, truk memang melakukan bongkar muat Pertalite di lokasi resmi.
Informasi dalam berita sebelumnya yang menyebut tidak ada aktivitas bongkar muat dikoreksi sesuai data terbaru.
Terkait maraknya penyelewengan, Ketua GNPK Kalbar, M. Rifal, angkat bicara. Menurutnya, Pertamina bertanggung jawab atas kondisi ini.
“Pertamina bertanggung jawab atas penyelewengan BBM subsidi yang marak di Kalbar akibat tidak tegasnya Pertamina terhadap oknum–oknum nakal yang diduga sebagai pemilik SPBU,” ujar M. Rifal.
Ia menambahkan bahwa sebagian isi truk bisa saja diturunkan di tempat lain, di luar SPBU.
(*Drw)
