Faktakendari.id, JAKARTA – Jaringan GUSDURian desak Kapolri Listyo Sigit mundur dari jabatannya. Mereka menilai Kapolri gagal bertanggung jawab atas berulangnya tindakan represif aparat kepolisian terhadap demonstran.
Senior Advisor GUSDURian, Savic Ali, menyatakan Kapolri seharusnya mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik.
“Di banyak negara, pejabat yang gagal memilih mengundurkan diri. Itu akan menjadi teladan yang baik bagi bangsa ini,” ujar Savic dalam konferensi pers di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Minggu (31/8/2025).
Menurut Savic, pergantian pimpinan kepolisian diperlukan bila keamanan publik tidak terjaga. Ia menyoroti insiden viral penabrakan demonstran oleh kendaraan polisi sebagai bukti hilangnya kepekaan aparat.
Selain menuntut pencopotan Kapolri, Savic juga mendukung aspirasi rakyat yang menolak kenaikan gaji dan tunjangan DPR. Ia menilai kebijakan itu semakin memperlihatkan ketimpangan sosial di tengah kesulitan ekonomi masyarakat.
Namun, ia mengingatkan agar masyarakat tidak terprovokasi melakukan aksi anarkis. “Imbauan menahan diri juga harus ditujukan pada aparat dan pejabat publik, bukan hanya demonstran,” tegasnya.
Savic turut mengkritisi pernyataan Presiden yang menyerukan penindakan tegas terhadap demo anarkis. Menurutnya, hal itu sering dijadikan alasan aparat untuk bertindak represif bahkan ketika aksi masih berlangsung damai.
Dalam pernyataan sikap di Penutupan Temu Nasional GUSDURian, Koordinator Jawa Timur Imam Maliki membacakan tujuh tuntutan utama, yakni:
Mendesak Presiden menghentikan tindakan represif dalam penanganan demonstrasi.
Menuntut reformasi Polri dan pencopotan Kapolri atas tindak kekerasan berulang.
Meminta pencabutan berbagai fasilitas dan tunjangan pejabat pemerintah serta DPR.
Mendesak DPR memastikan kebijakan negara berpihak pada kepentingan rakyat.
Menuntut pemerintah menegakkan hukum dan memberantas korupsi.
Mendorong lembaga negara independen melindungi hak konstitusional warga.
Mengajak masyarakat sipil konsolidasi menjaga prinsip demokrasi substantif.
“Pernyataan ini dikeluarkan sebagai bentuk keprihatinan sekaligus seruan untuk mengembalikan arah demokrasi agar berpihak kepada rakyat,” ungkap Imam Maliki.
GUSDURian juga menyampaikan duka cita bagi korban kekerasan dalam aksi belakangan ini. Mereka menilai arogansi pejabat dan kebrutalan aparat semakin memperburuk kondisi sosial politik rakyat yang tengah menghadapi PHK, pengangguran, dan mahalnya kebutuhan pokok.
