Kemendagri Dorong Percepatan Pembangunan Dapur Gizi untuk Program Makan Bergizi Gratis di Jawa Tengah

Kemendagri Percepat Pembangunan Dapur Gizi Jateng
Rapat evaluasi BSKDN Kemendagri. (Dok. Ist)

Faktakendari.id, NASIONAL – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) mengambil langkah strategis dalam percepatan pembangunan dapur gizi atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Tengah. Upaya ini mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas nasional.

Sekretaris BSKDN, Noudy R.P. Tendean, menegaskan pentingnya percepatan pembangunan dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) SPPG Jawa Tengah yang berlangsung di Gradhika Bakti Praja, Semarang.

“Saya kira pertemuan kita saat ini adalah bagaimana kita semakin meneguhkan komitmen kita semua untuk melakukan percepatan di dalam implementasi program-program prioritas Presiden, khususnya program makan bergizi gratis,” ujarnya di Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Peran Penting Program Makan Bergizi Gratis

Menurut Noudy, Program Makan Bergizi Gratis berperan vital dalam menyiapkan Generasi Indonesia Emas 2045. Anak-anak yang kini duduk di bangku sekolah merupakan calon pemimpin masa depan bangsa. Karena itu, pemenuhan gizi sehat dan cukup menjadi fondasi penting melahirkan generasi yang cerdas, sehat, dan kompetitif.

Ia juga menyampaikan apresiasi dari pimpinan Kemendagri kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas dukungan penuh dalam pelaksanaan program ini.

“Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Sekretaris Jenderal, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas komitmen Bapak Gubernur Jawa Tengah dalam program makan bergizi gratis, khususnya penyediaan lahan untuk pembangunan dapur gizi,” ungkap Noudy.

Jawa Tengah Usulkan 134 Titik Pembangunan

Komitmen Pemprov Jateng terlihat dari usulan 134 titik pembangunan SPPG. Jumlah tersebut jauh melebihi target minimal. Meski begitu, verifikasi lapangan tetap dilakukan untuk memastikan lokasi sesuai kriteria teknis dan umum.

“Ini menunjukkan komitmen kuat Jawa Tengah. Namun, perlu dilakukan verifikasi lapangan agar lokasi yang diusulkan sesuai kriteria umum maupun teknisnya,” jelas Noudy.

Kemendagri telah menurunkan dua tim besar untuk melakukan Monev di 35 kabupaten/kota. Tim ini memeriksa kesiapan lahan, akses jalan, hingga ketersediaan air bersih dan listrik.

Dengan dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan BGN, pembangunan dapur gizi di Jawa Tengah ditargetkan segera berjalan.

“Sesuai arahan Pak Mendagri, kalau semuanya berjalan lancar, September sudah mulai pembangunan, dan pada bulan Desember diperkirakan bisa operasional,” kata Noudy optimistis.

Ia pun menutup arahannya dengan ajakan untuk bersinergi.

“Bapak/Ibu kami mengajak untuk sama-sama bersinergi mempercepat pembangunan dapur gizi,” pungkasnya.