Faktakendari.id, NASIONAL – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengungkap skandal besar di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Praktik pemerasan sertifikasi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) diduga melibatkan pejabat tinggi, termasuk Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer.
Para buruh dan pekerja yang seharusnya hanya membayar tarif resmi Rp275 ribu, justru dipaksa menyerahkan uang hingga Rp6 juta. Ironisnya, jumlah pungutan liar ini bahkan bisa mencapai dua kali lipat dari rata-rata upah minimum regional (UMR) yang diterima buruh setiap bulan.
Modus Pemerasan Sertifikasi K3
KPK mengungkapkan modus operandi dilakukan dengan cara terstruktur. Oknum pejabat memperlambat, mempersulit, bahkan mengancam tidak akan memproses permohonan sertifikasi K3 bila pemohon menolak membayar di luar ketentuan resmi.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa kasus ini harus menjadi momentum pembenahan di sektor ketenagakerjaan.
“Oleh karena itu, penanganan perkara ini sekaligus sebagai pemantik untuk upaya pencegahan korupsi pada sektor ketenagakerjaan yang lebih serius ke depannya,” kata Setyo Budiyanto pada konferensi pers Jumat, 22 Agustus 2025.
OTT KPK dan Penetapan Tersangka
Kasus ini terbongkar berawal dari laporan masyarakat yang resah atas pungutan liar tersebut. Berdasarkan laporan, tim penindakan KPK melancarkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 20–21 Agustus 2025 di beberapa lokasi strategis di Jakarta.
Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 14 orang untuk dimintai keterangan. Setelah pemeriksaan intensif, 11 orang ditetapkan sebagai tersangka.
Nama-nama yang terlibat antara lain Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Dirjen Binwasnaker & K3 Fahrurozi, serta Hery Sutanto, mantan Direktur Bina Kelembagaan.
Pengungkapan skandal pemerasan sertifikasi K3 ini menjadi peringatan keras akan praktik korupsi yang masih membelit sektor ketenagakerjaan. KPK menegaskan akan terus memperdalam penyidikan agar sistem pelayanan publik bisa terbebas dari pungli dan pemerasan.
